Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Tahun Didirikan

2008

Pemimpin

Prabowo Subianto

No. Urut di KPU

No. 2

Disclaimer

Informasi di halaman ini didapatkan dari berbagai sumber dan di-edit oleh para ahli. Untuk sekarang, sikap Partai masih dalam proses konfirmasi dari pihak Partai. Baca penjelasan tentang sumber data, metodologi riset, dan disclaimer di sini.

Profil Partai

kursi DPR SAAT INI

PERIODE 2019-2024

kursi DPR SAAT INI PERIODE 2019-2024

78

/575

13,6% Jumlah Kursi Anggota DPR

*Presidential threshold adalah 20%, artinya partai ini tidak bisa mencalonkan presiden tanpa koalisi dengan partai lain.

DANA PARTAI DARI HASIL PEMILU 2019

± 17,6 Miliar

Jumlah dana yang didapat oleh partai dari Negara

Pelajari lebih lanjut soal peraturan ini.

Gender BACALEG


Gender BACALEG

64,1%

372 Laki-Laki

35,9%

208 Perempuan

Generasi BACALEG


Generasi BACALEG

13,1%

61+ tahun

61+ tahun

76 Bacaleg

26,2%

51 - 60 tahun

51 - 60 tahun

152 Bacaleg

25,7%

41 - 50 tahun

41 - 50 tahun

149 Bacaleg

19,3%

31 - 40 tahun

31 - 40 tahun

112 Bacaleg

15,7%

21 - 30 tahun

21 - 30 tahun

91 Bacaleg

TOP 3 perolehan suara daerah DI 2019


TOP 3 perolehan suara daerah DI 2019

Jawa Timur

11,1%

Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta

9,5%

Jawa Tengah

9,2%

Inti

Gerindra adalah partai dengan ideologi yang berlandaskan nasionalisme dan pertahanan kesatuan negara. Menurut institut riset Carnegie Endowment for International Peace, Gerindra didirikan, dan secara besar berfungsi, sebagai sarana politik Prabowo Subianto setelah ia gagal memenangkan nominasi ketua umum Golkar pada tahun 2004. Menurut kader senior Gerindra, ideologi partai Gerinda pun sangat melekat kepada figur Prabowo, yang berfokus pada penarikan investasi asing sambil tetap mempertahankan kedaulatan nasional. Hal ini sejalan dengan pernyataan visi Gerindra yang ingin menggunakan kekuatan politik untuk memperkuat ekonomi nasional dengan menjaga nilai-nilai kultural.

Inti

Inti

Ideologi

Click here untuk mempelajari lebih lanjut tentang skala ideologi partai.

“Kami sama-sama sangat berkomitmen sangat berpegang teguh kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.”

- Prabowo Subianto

Ideologi

Ideologi

Tokoh Partai

Tokoh Pemimpin Partai (dulu atau sekarang)

Prabowo Subianto

Selain menjadi Ketua Gerindra, Prabowo Subianto adalah seorang pengusaha dan mantan Letnan Jenderal TNI yang sekarang sambil menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo udah pernah mencalonkan diri sebagai presiden dua kali, tapi kalah dalam pemilihan presiden kepada presiden saat ini, Joko Widodo, pada tahun 2019 dan 2014. Melansir reportase CNN, Prabowo tetap menolak tuduhan langgaran hak asasi manusia (HAM) tentang kehilangannya puluhan akitivis pada tahun 1997-98 ketika ia masih menjabat di TNI. Asmin Fransiska, seorang dosen HAM di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, juga mengatakan bahwa Prabowo masih belum menanggapi tuduhan pelanggaran HAM tahun ‘98, dan dugaan bahwa ia mengetahui pembunuhan ratusan rakyat sipil di Santa Cruz, Timor-Leste tahun 1991.

Memiliki Jabatan di Tingkat Nasional atau Daerah

Ahmad Riza Patria

Setelah pengunduran diri Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria ditunjuk oleh Partai Gerindra sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta sejak April 2020-Oktober 2022. Sebelumnya, Riza menjabat sebagai anggota DPR selama dua periode 2014-2024, termasuk sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI di periode pertama. Di tahun 2005, Riza sempat didakwa kasus korupsi pengadaan barang dan jasa tahun 2004 sebagai Kepala Divisi II KPUD DKI Jakarta, lalu kemudian dinyatakan tidak bersalah oleh Majelis Hakim.

Putih Sari

Mewakili Gerindra sebagai Anggota DPR di Komisi IX DPR RI, Putih Sari adalah seorang advokat bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Ia menerima penghargaan Tokoh Perempuan Politik 2019 dalam Rakernas Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). Belum lama pada Agustus 2023, Putih Sari menarik perhatian ketika ia menentang proposal pemerintah untuk membangun fasilitas karantina untuk individu dengan tuberkulosis (TBC), karena bisa memperkuat diskriminasi dan stigma tentang TBC.

Anggota Partai Gerindra lain yang juga menjabat sepanjang 2019-2024 yaitu Erzaldi Rosman (Gubernur Bangka Belitung) dan Zainal (Gubernur Kalimantan Utara). Selain itu, Sandiaga Uno merupakan kader Gerindra saat dilantik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, namun berganti status setelah beliau bergabung ke PPP di tahun 2023.

Beberapa Anggota Terkenal yang Terlibat Kasus

Edhy Prabowo

Edhy Prabowo adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan antara tahun 2019 dan 2020. Pas November 2020 kemarin, ia dinyatakan bersalah atas kasus korupsi penerimaan suap sebanyak Rp 25.7 miliar terkait izin ekspor benih lobster dan dihukum penjara selama lima tahun. Sebelumnya, dia mewakili Gerindra sebagai Ketua Komisi IV di DPR dan Ketua Fraksi Gerindra di MPR antara 2014-2019.

Tokoh Partai

Tokoh Partai

Fakta Unik

Gerindra sekarang udah dicap sebagai salah satu partai politik Indonesia yang paling aktif di Twitter, bukan hanya untuk berinteraksi dengan pemilih muda tapi juga untuk kampanye resmi. Contohnya, Gerindra sempat giveaway tiket Blackpink lewat Twitter pas awal-awal 2023.

Fakta Unik

Fakta Unik

Rekam Jejak Partai

Pemungutan Suara

Riwayat Pemungutan Suara Partai

Riwayat Pemungutan Suara Partai

UU IKN

Undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk ibu kota baru (IKN). Relokasi ibu kota ke Kalimantan Timur dianggap kontroversial karena berbagai alasan, seperti dugaan dalam memprioritaskan investasi asing di atas perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.


Isu terlibat: Ibu Kota Negara

✅ Setuju - Semua pimpinan parpol yang hadir, mendukung rencana Jokowi dalam melanjutkan proyek IKN

UU Cipta Kerja

Sebuah undang-undang yang dituduh mengurangi hak-hak pekerja dan lingkungan, demi perusahaan dan investasi. Mahkamah Konstitusi menyatakan UU ini tidak konstitusional karena disahkan tanpa partisipasi publik yang cukup.


Isu terlibat: Perlindungan Pekerja Informal, Penciptaan Lapangan Pekerjaan, Hak Masyarakat Adat

✅ Setuju - Tujuh fraksi: PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN, menerima RUU Cipta Kerja

Perppu No. 2 Tahun 2022

Pengganti UU Cipta Kerja setelah Mahkamah Konstitusi menyatakannya tidak konstitusional. Perppu ini memiliki konten yang mirip dengan UU Ciptaker.


Isu terlibat: Perlindungan Lingkungan Hidup

🤷‍♀️ Belum ada kepastian - Partai Gerindra masih mempelajari isi Perppu

RUU EB-ET

RUU untuk mempercepat transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Namun, ini dianggap kontroversial karena mengkategorikan produk turunan batu bara sebagai energi 'baru'.


Isu terlibat: Transisi Energi

✅ Setuju - Gerindra tambahkan: operasionalisasi energi baru harus prioritaskan keselamatan, kompensasi seimbang dan teregulasi

RKUHP

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memicu protes massal pada tahun 2019 karena dinilai berpotensi menghambat kebebasan berpendapat, melanggar hak privasi, dan mengurangi hukuman bagi koruptor, antara lain. Revisi ini disahkan pada Desember 2022.


Isu terlibat: Kriminalisasi Ruang Privat, Kebebasan Berpendapat, Pendidikan Kesehatan Reproduksi, Kebebasan Beragama

✅ Setuju - Seluruh fraksi di DPR setujui pengesahan RKUHP sebagai Undang-Undang pada Paripurna ke-11 tahun 2022-2023

RUU KPK

Revisi yang dituduh melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membatasi independensi penyelidik dan proses penyelidikan. Meskipun mendapat protes massal, revisi ini disahkan pada tahun 2019.


Isu terlibat: Keseriusan Pemberantasan Korupsi

✅ Setuju dengan catatan - Mempertimbangkan menolak RUU KPK (13 Sep), tapi setuju dengan catatan karena kalah suara (17 Sep)

Pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK 2019-2023

Firli Bahuri dipilih sebagai Ketua KPK oleh Komisi III DPR di tahun 2019. Firli telah beberapa kali terbukti melanggar kode etik dan memiliki catatan kerja yang kurang baik. Hal ini dianggap sebagai upaya untuk melemahkan KPK dalam memberantas korupsi.


Isu terlibat: Keseriusan Pemberantasan Korupsi

✅ Ikut memilih - Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR

RUU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang kontroversial yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi mereka yang mengkritik pihak yang berkuasa karena pasal-pasalnya yang ‘karet’. Saat ini, terdapat draf revisi yang sedang dibahas.


Isu terlibat: Kebebasan Berpendapat

🤷‍♀️ Belum ada kepastian - Partai Gerindra menegaskan akan segera membahas revisi UU ITE setelah menyelesaikan UU PDP

Kenaikan harga BBM subsidi

Pada September 2022, pemerintah mengalihkan sebagian dana dari subsidi BBM ke program bantuan sosial, yang menyebabkan kenaikan harga BBM yang disubsidi.


Isu terlibat: Pengalihan Subsidi BBM dan Biaya Hidup

❌ Tidak setuju - Gerindra menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dan mendorong pemerintah untuk mencari opsi lain

UU TPKS

Sebuah undang-undang yang mengkriminalisasi sembilan jenis kekerasan seksual, yang akhirnya disahkan pada tahun 2022 setelah sepuluh tahun karena mendapat resistensi dari kelompok konservatif terkait klausa ‘consent’ dan karena tidak mengatur hubungan seks di luar nikah (perzinaan).


Isu terlibat: Kekerasan Seksual

✅ Setuju dengan catatan - Catatan kritis dari Fraksi Gerindra berkaitan dengan penyempurnaan frasa (kata) agar tidak menimbulkan makna ambigu

RUU Masyarakat Hukum Adat

Sebuah rancangan undang-undang mengenai hak tanah, ekonomi, dan sosial masyarakat adat. Konflik kepentingan antara investor dan masyarakat adat tengah menghambat mengesahkan RUU ini.


Isu terlibat: Hak Masyarakat Adat

✅ Setuju - Delapan fraksi di DPR RI sepakat terkait harmonisasi draf RUU Masyarakat Hukum Adat dalam rapat Baleg

Isu Legalisasi Ganja Medis

*Sikap yang ditulis dibawah ini adalah opini anggota terhadap isu tsb

Ganja masih dianggap sebagai narkotika golongan 1, dengan ancaman hukuman yang keras bagi siapa pun yang menggunakannya. Meskipun ada desakan dari beberapa komunitas untuk mengizinkan penggunaan ganja untuk tujuan medis, pemerintah masih menolaknya.


Isu terlibat: Legalisasi Ganja

📝 Netral dengan catatan - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan, pihaknya bakal mengkaji wacana melegalisasi ganja untuk kebutuhan medis

RUU Kesehatan

Ditujukan untuk meningkatkan sistem kesehatan dan pelayanan. Dikritik karena dituduh memudahkan dokter asing untuk berpraktik di Indonesia, dan karena menggantikan kewajiban pengeluaran kesehatan dengan anggaran berbasis kinerja.


Isu terlibat: Reformasi Kesehatan

✅ Setuju - Fraksi Partai Gerindra Putih Sari, menyatakan fraksinya setuju RUU Kesehatan dilanjutkan karena bersifat integratif dan holistik

Cukai Rokok & Minuman Berpemanis

Usulan untuk meningkatkan cukai rokok dan minuman berpemanis belum diimplementasikan secara menyeluruh karena adanya resistensi dari kalangan bisnis. Sementara itu, Indonesia menghadapi peningkatan dalam penyakit jantung dan kanker akibat merokok, dan diabetes.


Isu terlibat: Cukai Rokok & Gula

✅ Setuju - Setuju untuk menaikkan cukai rokok dan sepakat untuk mengenakan cukai pada minuman berpemanis

Korupsi Yang Dilakukan Kader Partai Pada Tahun 2011 - 2023

Disclaimer

Data diperoleh dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), database Indonesia Corruption Watch (ICW), dan riset sekunder, yang diolah oleh tim Bijak Memilih dan ICW. Angka merujuk pada putusan pengadilan pada tingkat pertama. Klik di sini untuk baca tentang disclaimer, metodologi, parameter, dan limitasi data korupsi Bijak Memilih.

Data bersumber dari:

Suap & Gratifikasi

Penjelasan

Penjelasan

keseluruhan

23

Jumlah Kasus

± 62,3 Miliar

Total Suap & Gratifikasi

KASUS TERBESAR

Memuluskan konkorsium kerjasama

± 18,0 Miliar

Total Suap & Gratifikasi

Fuad Amin

Fuad Amin

Bupati Bangkalan

Mantan Narapidana Yang Dicalonkan di 2024

0

Nama-nama tersebut pernah dipenjara karena berbagai jenis kasus pidana, termasuk perkara korupsi.

partai batal mencalonkan kandidat

Alhajar Syahyan

DPRD Kabupaten

Dapil: Tanggamus 4

partai batal mencalonkan kandidat

Amry

DPR RI

Dapil: Sulawesi Selatan II

partai batal mencalonkan kandidat

Christofel Wonatorey

DPRD Kabupaten

Dapil: Kabupaten Waropen

partai batal mencalonkan kandidat

Husen Kausaha

DPRD Provinsi

Dapil: Provinsi Maluku Utara

partai batal mencalonkan kandidat

Mirhammudin

DPRD Kabupaten

Dapil: Kabupaten Belitung Timur

partai batal mencalonkan kandidat

Syaifur Rahman

DPR RI

Dapil: Jawa Timur IV

Mantan Narapidana Yang Dicalonkan di 2024

0

Mantan Narapidana Yang Dicalonkan di 2024

0

Baca profil partai lainnya

Baca profil partai lainnya